Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan berencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini.

 

Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang berkembang secara tesis dan antitesis yang  perkembangannya mengikuti  wacana teori dan aksi secara berulang-ulang. Pada tahap pertama muncul teori modernisasi yang berada dalam kerangka teori evolusi. Teori ini muncul di Amerika Serikat yang mengaplikasikannya dalam program Marshal Plan. Karena ada ketidakpuasan terhadap pola pembangunan ini, maka kemudian lahir teori ketergantungan (dependency theory) yang memiliki sisi pandang dari negara-negara dunia ketiga yang berada dalam posisi tergantung terhadap negara-negara maju. Terakhir, untuk cara pandang yang lebih sempurna, lahir teori sistem dunia (the world system theory), dimana dunia dipandang sebagai sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup seluruh negara di dunia, yaitu sistem kapitalisme.

 

Teori sistem dunia masih bertolak dari teori dependensi, namun menjelaskan lebih jauh dengan merubah unit analisisnya kepada sistem dunia, sejarah kapitalisme dunia, serta spesifikasi sejarah lokal. Menurut teori sistem dunia, dunia ini cukup dipandang hanya sebagai satu sistem ekonomi saja, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Negara-negara sosialis, yang kemudian terbukti juga menerima modal kapitalisme dunia, hanya dianggap satu unit saja dari tata ekonomi kapitalis dunia. Teori ini yang melakukan analisa dunia secara global, berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia.

 

 

 

Perubahan Berencana

 

Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan sosial. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak manajemen perubahan, karena ia dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang secara khusus melakukan studi tentang perubahan secara ilmiah. Konsepnya dikenal dengan model force-field yang diklasifikasi sebagai model power-based karena menekankan kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change.

 

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu :

1. Unfreezing, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk berubah.
2. Changing, merupakan langkah tindakan, baik memperkuat driving forces maupun memperlemah resistences.
3. Refreesing, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru (a new dynamic equilibrium).

Pada dasarnya perilaku manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat struktur tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian individu yang melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi, formalisasi dan stratifikasi jauh lebih erat hubungannya dengan perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di dalam organisasi.

 

            Lippit mencoba mengembangkan teori yang disampaikan oleh Lewin dan menjabarkannya dalam tahap-tahap yang harus dilalui dalam perubahan berencana. Terdapat lima tahap perubahan yang disampaikan olehnya, tiga tahap merupakan ide dasar dari Lewin. Walaupun menyampaikan lima tahapan Tahap-tahap perubahan adalah sebagai berikut :

 

1.      Tahap inisiasi keinginan untuk berubah

 

2.      Penyusunan perubahan pola relasi yang ada

 

3.      Melaksanakan perubahan

 

4.      Perumusan dan stabilisasi perubahan

 

5.      Pencapaian kondisi akhir yang dicita-citakan

 

Merancang pembangunan berencana memerlukan peran serta dari berbagai pihak, bukan saja dari pihak internal. Pihak eksternal juga mempunyai peran dalam perancangan pembangunan berencana ini. Kita sering mendengar istilah agen perubahan. Agen perubahan dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal. Agen bermanfaat dalam menjembatani senjang kebudayaan yang terjadi antara kelompok masyarakat tersebut dengan pihak luar. Agen perubahan dapat pula dipandang sebagai penghubung dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat sasaran.

 

Konsep pokok yang disampaikan oleh Lippit diturunkan dari Lewin tentang perubahan sosial dalam mekanisme interaksional. Perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change. Peran agen perubahan menjadi sangat penting dalam memberikan kekuatan driving force.

 

 

 

Pendidikan dan Pembebasan

 

            Perubahan berencana dapat dilihat dari sebuah upaya memberikan kesadaran bagi masyarakat akan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Hal ini tidak sekedar berhenti pada kesadaran akan permasalahan namun lebih jauh lagi pada upaya transfer of knowledge. Harapan dari proses transfer of knowledge ini adalah peningkatan kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

 

Sebagai bentuk perubahan sosial, pembangunan juga tidak dapat lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah upaya penyadaran bagi kaum tertindas, karena hanya dengan pendidikan akan melahirkan pembebasan bagi kaum tertindas. Pendidikan akan dapat melahirkan bentuk pemahaman penyebab ketertindasan mereka.

 

Pendidikan bagi kaum tertindas haruslah tidak berupa pendidikan paradigma lama yang bersifat top down. Apabila pendidikan bagi kaum tertindas masih menggunakan model top down, maka tidak ubahnya pula sebagai bentuk penindasan. Oleh karenanya perlu dirancang model pendidikan yang mampu menempatkan secara sejajar antara guru dan murid. Model ini tidak dapat kita temukan pada model top down. Pada model top down, guru selalu pada posisi superior dan dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan. Murid digambarkan sebagai sosok yang inferior dan sebatas sebagai objek penerima ilmu dari guru.

 

Pendidikan bagi kaun tertindas harus dapat memberikan ruang partisipasi bagi murid dalam hubungan yang sejajar dengan gurunya. Proses belajar bersama menjadi suatu hal yang penting karena setiap manusia tentu memiliki pengetahuan (konstruksi) pada dirinya masing-masing. Pendidikan sebagai sebuah pencarian kebenaran harus dapat melahirkan kebenaran yang disepakati bersama antara guru dan murid.

 

            Konsep pokok yang disampaikan oleh Freire adalah pentingnya upaya pembebasan kaum tertindas melalui pendidikan. Pendidikan yang dilakukan haruslah berupa pendidikan yang menerapkan kesejajaran antara guru dan murid. Terbukanya ruang dialog dan partisipasi antara keduanya menjadikan sebuah bentuk pembebasan dari ketertindasan akan konsep pendidikan gaya lama.

 

            Pendidikan menjadi faktor penting dalam membuka kesadaran masyarakat. Melalui pendidikan akan diperoleh pemahaman akan penyebab ketertindasan mereka selama ini dan bahkan akan mampu menghasilkan upaya untuk membebaskan belenggu ketertindasan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses perubahan berencana menjadi semakin besar.

 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal denga pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

 

 

 

Sintesis

 

            Pembangunan merupakan sebuah perubahan yang direncanakan dan mempunyai tujuan serta periodeisasi yang jelas. Pada dasarnya pembangunan merupakan haruslah bertujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perbedaan mendasar antara tulisan Lippit dan Freire adalah pandangannya tentang proses pembangunan berencana tersebut. Lippit melihat peran agen perubahan terutama pihak eksternal menjadi sedemikian penting dalam mencapai tujuan perubahan. Selain sebagai agen yang menyadarkan masyarakat akan permasalahannya, agen memiliki tanggung jawab untuk menginisiasi kemauan untuk berubah. Agen juga berperan dalam menjembatani masyarakat dengan pihak ketiga. Masyarakat masih dipandang sebagai “objek” pembangunan, suatu yang berbeda dengan pendapat Freire.

 

Pembangunan yang menurut Frerie diwujudkan dalam pendidikan, merupakan sebuah proses pembebasan individu dari ketertindasan. Untuk mencapai kebebasan dari keterbelengguan tersebut diperlukan model pendidikan yang tidak menindas. Pendidikan model ini akan dapat memberikan ruang gerak bagi masyarakat tertindas dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif, melaksanakan serta mengevaluasinya.

 

 

 

Daftar Bacaan

 

Freire, P. 1984. Pendidikan, Pembebasan, Perubahan Sosial. Jakarta. PT Sangkala Pulsar.

 

 

 

Lippit, R. 1958. Planned Change. Harcourt. Brace and World Inc.