Gender merupakan konsepsi yang diakui sebagai penyebab ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan berada pada status yang lebih rendah. Di Indonesia pendekatan gender telah diambil untuk peningkatan status perempuan melalui peningkatan peran dalam pembangunan. Peran perempuan menjadi satu topik diskusi yang sangat menarik karena selama ini peran perempuan di dalam pembangunan masih dapat dikategorikan terbelakang. Suatu yang bertolak belakang dengan berbagai hasil studi yang menunjukkan peran perempuan di tingkat pedesaan dalam rumah tangga sangat dominan. Curahan kerja perempuan di pedesaan seringkali lebih tinggi namun terbatas pada kerja reproduktif yang tidak dinilai secara ekonomi, sehingga penghargaan terhadap perempuan hampir tidak ada.

 

            Pergeseran peran perempuan yang semula pada kerja reproduktif ke produktif semakin lama menunjukkan gejala peningkatan. Secara kuantitas, perempuan memang lebih unggul dibandingkan laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya perempuan memiliki potensi untuk berperan serta dalam pembangunan. Kualitas sumber daya perempuan juga tidak kalah dibandingkan dengan laki-laki.

 

 

 

Sex, Gender dan Pembangunan

 

Gender merupakan konsep yang sangat berbeda dengan sex (jenis kelamin). Pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin hanya menunjuk pada perbedaan biologis semata. Perbedaan secara biologis ini tidak dapat memasukkan dinamika sosial budaya yang sangat bervariasi antar struktur sosial masyarakat. Konsep gender berusaha menjawab hal ini. Gender merupakan pembedaan laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang membentuk identitas laki-laki dan perempuan serta pola perilaku dan kegiatan yang menyertainya. Pengertian gender ini memberikan ruang yang sangat dominan terhadap dinamika sosial budaya masyarakat untuk turut mempengaruhi pembedaan peran laki-laki dan perempuan.

 

            Sebagai hasil konstruksi sosial budaya, gender menjadi konsep yang dinamis antara ruang dan waktu. Penelitian sejarah telah membuktikan bahwa konstruksi sosial gender sepanjang waktu berubah-ubah. Terkadang hampir tanpa terasa dinamikanya, namun di lain waktu menjadi isu yang sangat menarik untuk diperdebatkan. Gender juga dapat menjadi komoditas politik, pengalaman sejarah menunjukkan pemerintah kolonial, pengabar Injil berkulit putih serta pengusaha telah membawa konsep gender dari struktur sosial mereka dan mencoba mengintroduksikannya pada masyarakat pribumi. Kegiatan ini menyebabkan dampak yang merusak bagi posisi dan kedudukan kaum perempuan pribumi yang berujung pada hilangnya hak, akses terhadap pekerjaan, kedudukan dan pengambilan keputusan di lingkungan negara maupun keluarga. Terkadang, penguasa kolonial juga menggunakan konsep gender untuk kepentingan ekonomi mereka, semisal untuk mempertahankan akses mereka terhadap tenaga kerja perempuan.

 

            Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai konsekuensi wajar dari perbedaan biologis. Secara biologis, laki-laki dan perempuan memang berbeda. Untuk merubah perilaku sebagai akibat perbedaan biologis ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Perkembangan hasil-hasil penelitian ilmu sosial menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda tidak hanya sekedar akibat dari perbedaan biologis antara keduanya. Namun lebih dari itu, proses sosial dan budaya telah turut mempertajam perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

 

            Pembahasan mengenai gender, melahirkan tiga teori yaitu :

 

1. Teori Nurture

 

            Menurut teori ini perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Konstruksi sosial budaya selama ini menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kelas yang berbeda. Laki-laki selalu lebih superior dibandingkan perempuan. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar persamaan dengan konsep sama rata, konsep ini kemudian dikenal dengan istilah perfect equality. Perjuangan tersebut sulit tercapai karena berbagai hambatan dari nilai agama dan budaya.

 

2. Teori Nature

 

            Menurut teori nature, perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat yang harus diterima. Perbedaan biologis memberikan dampak berupa perbedaan peran dan tugas diantara keduanya. tedapat peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada pula yang tidak dapat dipertukarkan karena memang berbeda secara kodrat alamiah. Perjuangan kelas tidak akan pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kerjasama dan kemitraan secara struktural dan fungsional. Dalam kehidupan sosial terdapat pembagian tugas sehingga teori ini melahirkan pemikiran struktural fungsional yang menerima perbedaan peran asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan bersama.

 

3. Teori Keseimbangan

 

            Selain dua teori yang bertolak belakang tersebut, terdapat teori yang berusaha memberikan kompromi yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan namun menuntut perlunya kerjasama yang harmonis antara keduanya.

 

            Sebagai hasil bentukan sosial budaya, gender mengalami dinamika yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Gender bersifat spesifik dan berubah sesuai waktu dan tempat yang berbeda. Secara historis terdapat tiga masa yang dapat dijadikan bahan kajian perkembangan dinamika gender, yaitu masa awal kelompok masyarakat berkembang, masa negara dan kolonialisasi serta masa kapitalisme.

 

            Pada awal kehidupan manusia yang ditandai dengan terbentuknya kelompok-kelompok kecil dengan kegitan utama berburu dan meramu, perbedaan peran laki-laki dan perempuan telah tampak. Laki-laki berperan dalam kegiatan berburu sedangkan perempuan berperan dalam kegiatan meramu. Perbedaan peran ini tidak mengindikasikan adanya ketimpangan gender, namun lebih ditekankan pada peran reproduktif perempuan.

 

            Sebelum Dekade Wanita PBB dikumandangkan pada tahun 1975-1985, posisi dan peran perempuan telah diperhatikan oleh pemerintah negara dunia ketiga dan oleh organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF. Peranan perempuan pada masa itu terbatas pada upaya pningkatan kesejahteraan keluarga dan tidak dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Perempuan menjadi sasaran program pembangunan di bidang kesehatan dan program “belas kasihan” yang menganggap perempuan perlu dikasihani.

 

            Perempuan yang dicakup dalam program pembangunan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa mereka termasuk ruang lingkup domestik sebagai perpanjangan peran reproduktif. Peran perempuan tidak memungkinkan untuk mendapatkan penghargaan berupa materi, semua kegiatan yang dilakukan oleh perempuan dianggap bernilai sosial, sehingga pada masa 1950-1960-an perempuan memiliki peran dan tanggung jawab pada kegiatan sosial tersebut. Pembangunan dengan ciri modernisasi, terutama di bidang pertanian dengan introduksi teknologi dan mekanisasi menempatkan laki-laki sebagai agen kemajuan dan modernisasi. Perempuan ditempatkan pada peran reproduktif yaitu mengelola rumah tangga.

 

            Kebijakan pembangunan kemudian berlanjut hingga pada akhirnya memunculkan konsep WID (Woman in Development). Konsep ini memusatkan diri pada peranan produktif perempuan yang telah mencoba merealisasikan tujuan pengintegrasian perempuan ke dalam pembangunan dalam berbagai cara, yaitu memulai program khusus perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Proyek yang berakar pada konsep WID ini dikenal sebagai proyek peningkatan pendapatan. Tujuan utama proyek berbasis WID ini adalah meningkatkan peran, akses, kontrol dan benefit perempuan dalam pembangunan.

 

            Partisipasi perempuan dalam pembangunan juga semakin ditingkatkan, yang dulunya semata-mata menjadi “objek pembangunan” kini mereka diikutsertakan menjadi “subjek pembangunan”. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan menjadi gagasan baru. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran gender pada masyarakat, pengarusutamaan gender (gender mainstraming) dalam pembangunan menjadi sebuah keharusan.

 

 

 

Perempuan dan Kerja

 

            Kerja dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerja produktif dan kerja reproduktif. Perempuan selama ini diidentikkan dengan kerja reproduktif. Kerja reproduktif merupakan kerja yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga serta tidak menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Pada masyarakat dengan basis pertanian, perempuan terlibat dalam pekerjaan produktif seperti mengelola lahan dan ternak. Selain itu, perempuan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan reproduktif seperti mengasuh anak, memasak, mencuci dan sebagainya. Hal ini bertolak belakang dengan laki-laki yang hanya melaksanakan kerja produktif dan tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan reproduktif.

 

Penetrasi kapitalis yang ditandai dengan munculnya industri serta transformasi pertanian yang merubah pertanian subsisten atau semi-subsisten menuju pertanian berorientasi bisnis telah menyebabkan perubahan dalam pola relasi gender. Kerja yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan direlokasi dari kebutuhan keluarga atau rumah tangga menjadi kebutuhan untuk pemenuhan pasar. Moda produksi kapitalis didasarkan pada tiga bentuk transformasi sosial ekonomi, yaitu :

1. Pemisahan antara produsen dari alat produksi dan subsistensi.
2. Munculnya formasi kelas sosial yang menguasai alat produksi, yang dikenal sebagai kelas kapitalis atau borjuis.
3. Komoditisasi tenaga kerja.

Komoditisasi tenaga kerja ini kemudian melahirkan adanya kelas pekerja atau proletar. Kelas ini dicirikan oleh ketidakadaan akses terhadap alat produksi serta sehingga untuk bertahan hidup, kelas ini harus menjual tenaganya kepada kaum pemilik alat produksi. Kapitalisme menyebabkan tenaga kerja menjadi sebuah komoditas yang diperjual belikan seperti halnya dengan komoditas lainnya. Nilai tenaga kerja dicerminkan dari upah yang didapatkan.

 

Posisi perempuan dalam ekonomi dijelaskan oleh relasi antara perkembangan produksi kapitalis melalui pertentangan antara kapitalis dan pekerja serta antara laki-laki dan perempuan. Posisi perempuan pada masyarakat modern kapitalis dicirikan oleh:

1. Perempuan didentikkan dengan kerja rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari kerja ini tidak diberikan imbalan nilai.
2. Perempuan merasa sebagai tenaga kerja sekunder dalam bidang produktif.
3. Partisipasi perempuan terbatas pada kerja produktif sosial.
4. Konsentrasi perempuan dalam sektor ekonomi utama dan level utama tenaga kerja.
5. Upah perempuan yang relatif lebih rendah.
6. Posisi perempuan pada kelas menengah dalam struktur masyarakat kapitalis.

Pembangunan pertanian yang ditandai dengan revolusi hijau mempunyai efek negatif terhadap perempuan pedesaan. Penelitian di India menunjukkan perempuan yang dikenal sebagai produsen pangan yang utama, selama berabad-abad telah menguasai pengetahuan yang hebat tentang pemilihan benih, kesuburan tanah, pertanian organik hingga teknologi tumpang sari. Teknologi baru yang diintroduksikan melalui pembangunan pertanian ala revolusi hijau telah menyebabkan tidak diakuinya lagi pengetahuan lokal yang selama ini dikuasai oleh perempuan. Program pembangunan pertanian juga lebih ditujukan kapada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sedikit demi sedikit kedudukan perempuan tergeser dan menjadikan pertanian menjadi pekerjaan yang “maskulin”.

 

Studi pada masyarakat Asia dan Afrika menunjukkan bahwa perubahan yang diakibatkan oleh revolusi hijau terutama dalam bidang pekerjaan perempuan disebabkan oleh :

1. Intensitas tenaga kerja untuk penanaman pada kondisi yang telah ada sebelumnya.
2. Persyaratan teknis yang objektif dari metode yang baru.
3. Pembagian kerja seksual pada keadaan sebelumnya.
4. Bentuk-bentuk mekanisasi pertanian yang dikenalkan.
5. Kelas sosial perempuan.

Secara lebih ringkas penelitian ini berkesimpulan bahwa secara umum beban kerja perempuan telah meningkat.

 

            Sistem ladang berpindah merupakan sistem produksi lama yang ditemukan di banyak tempat, termasuk di Indonesia. Sistem ladang berpindah sering diterapkan dalam masyarakat subsisten dan dalam masyarakat feodal, dimana tanah dan tanaman belum terlalu menjadi komoditas. Sistem produksi pertanian berubah sebagai akibat tekanan penduduk yang meningkat dan ketersediaan tanah hutan sebagai sember pangan yang berkurang. Pembukaan lahan mengalami penurunan intervalnya, sehingga kesuburan tanahnya belum sepenuhnya pulih. Konsekuensi dari hal ini adalah lebih banyak lahan hutan yang harus dibuka sehingga membutuhkan masukan tenaga kerja yang lebih banyak.

 

Penelitian Widodo (2006), menunjukkan bahwa perempuan pada usahatani lahan kering memiliki peran dalam pekerjaan produktif dan reproduktif. Ikut sertanya perempuan dalam kegiatan produktif sebatas pada kegiatan yang ringan dan membutuhkan ketelatenan. Laki-laki sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan reproduktif. Akses perempuan dalam kegiatan koperasi dan teknologi pertanian sangat terbatas bahkan dapat dikatakan tidak ada akses sama sekali. Sedangkan dalam aspek kontrol, perempuan memiliki peran yang besar terutama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan keluarga. Laki-laki dan perempuan juga memiliki peluang yang sama dalam menikmati benefit usahatani yang dijalankan oleh keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan aktivitas antara laki-laki dan perempuan pada bidang pekerjaan reproduktif disebabkan oleh masih kuatnya budaya patriarki Jawa. Sedangkan perbedaan aktivitas dalam pekerjaan produktif lebih disebabkan perbedaan biologis dimana laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Faktor agama ternyata tidak memiliki pengaruh dalam perbedaan aktivitas, akses, kontrol dan benefit laki-laki dan perempuan.

 

            Perempuan di perkotaan sebagian besar masih menjadi tenaga kerja di bidang industri dan sektor informal lainnya. Berbagai permasalahan pada perempuan pekerja di daerah perkotaan hingga kini tak kunjung usai. Mulai dari eksploitasi terutama kewajiban lembur serta masih kurangnya kesejahteraan yang diberikan oleh pengusaha hingga ancaman gangguan fisik maupun psikis bagi pekerja perempuan. Perempuan di perkotaan hingga kini juga masih menjadi objek pemuas seks melalui usaha pelacuran baik yang diorganisasi dengan baik maupun dilakukan secara perorangan.

 

 

 

DAFTAR RUJUKAN

 

Anonymous, 2001. Bunga Rampai Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Jakarta.

 

 

 

Bemmelen, Sita van. 1995. “Gender dan Pembangunan; Apakah yang Baru?” dalam Kajian Wanita dalam Pembangunan. TO Ihromi (Ed). Jakarta. Yayasan Obor.

 

 

 

Eviota, Elizabeth Uy. 1992. The Political Economy of Gender. Women and The Sexual Division of Labaour in The Philippines. London. Zed Books Ltd.

 

 

 

Holzner, Brigitte. 1997. “Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar” dalam Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial. Jakarta. Grafiti.

 

 

 

Widodo, Slamet. Dinamika Gender Pada Usahatani Lahan Kering. Pamator Volume 2 nomor 1. Januari 2006.